Tanah, Otoritas Politik, dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam (1613-1645 M)

  • Zaid Munawar Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Keywords: Land, Political Authority, Economic Stability, Islamic Mataram Kingdom

Abstract

This article examines issues of land, political authority, and economic stability of the Islamic Mataram Kingdom during the reign of Sultan Agung (1613-1645 AD). This study uses the historical method by carrying out steps such as topic selection, heuristics, verification, interpretation and historiography. This research shows that Sultan Agung as a king has full authority over land management in the entire territory of the Islamic Mataram Kingdom. So that the land can be managed properly, the Sultan Agung divides the land based on concentric circles of the territory, both in the territory of the Negara Agung, Mancanegara, and Pasisiran in order to build a community under the auspices of his government. There are three types of land that are known in this division, namely narawita land (land in the core area of ​​the kingdom which is used as agricultural land and plantations to produce rice, flowers, grass, oil, etc. for palace purposes), lungguh/apanage land (land in the territory of the Negara Agung, Mancanegara, and Pasisiran distributed to the nobles and royal officials as land salaries for their role in the continuity of the administration, and perdikan land (village land in which there are royal sacred buildings, such as places of worship, tombs, and the like, which are exempt from taxation as given to religious leaders (ulama and penghulu). These lands are mainly managed for agriculture as the most important economic source for the kingdom. The maximization of land management is able to have a positive impact on economic stability and governance in the Islamic Mataram Kingdom.

Keywords: Land, Political Authority, Economic Stability, Islamic Mataram Kingdom

Artikel ini bertujuan mengkaji tentang persoalan tanah, otoritas politik, dan stabilitas ekonomi Kerajaan Mataram Islam pada masa kekuasaaan Sultan Agung (1613-1645 M). Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan langkah-langkah seperti pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Agung sebagai seorang raja memiliki otoritas penuh terhadap pengelolaan tanah di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Agar tanah tersebut dapat dikelola dengan baik, maka Sultan Agung membagi tanah berdasarkan lingkaran konsentris wilayah kekuasaan, baik di wilayah Negara Agung, Mancanegara maupun Pasisiran demi membangun masyarakat yang berada dalam naungan pemerintahannya. Ada tiga jenis tanah yang dikenal dalam pembagian tersebut, yaitu tanah narawita (tanah di wilayah inti kerajaan yang digunakan sebagai tanah pertanian dan perkebunan agar menghasilkan padi, bunga, rumput, minyak, dan lain-lain untuk keperluan istana), tanah lungguh/apanage (tanah di wilayah Negara Agung, Mancanegara dan Pasisiran yang didistribusikan kepada para bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan sebagai tanah gaji atas perannya terhadap kelangsungan jalannya pemerintahan), dan tanah perdikan (tanah desa yang di dalamnya terdapat bangunan suci kerajaan, seperti tempat ibadah, makam, dan semacamnya, yang dibebaskan dari pungutan pajak sebagaimana diberikan kepada para tokoh agama (ulama dan penghulu). Tanah-tanah tersebut dikelola terutama untuk pertanian sebagai sumber ekonomi terpenting bagi kerajaan. Maksimalisasi pengelolaan tanah tersebut mampu memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan pemerintahan di Kerajaan Mataram Islam.

Kata Kunci: Tanah, Otoritas Politik, Stabilitas Ekonomi, Kerajaan Mataram Islam

References

Adrisijanti, Inajati. (2000). Arkeologi Perkotaan Mataram Islam. Penerbit Jendela.

Budi Wirianto, Arif. (2001). Gung Binatara: Kekuasaan dan Moralitas Jawa, Kasus Religiusitas Sultan Agung di Mataram. Jurnal Ilmiah Bestari, 32(XIV), 46-52.

Burdah, Ibnu. (2017). The Politics of Mataram Kingdom During the Reign of Sultan Agung. Journal of Indonesian Islam, 11(1), 267-306.

Darmawijaya. (2010). Kesultanan Islam Nusantara. Pustaka Al-Kautsar.

de Graaf, H.J. (1989). Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung. PT Pustaka Grafitipers.

Djajadiningrat, Hoesein. (1983). Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten. Djambatan.

Febri, dkk. (2016). Tinjauan Historis Perjuangan Sultan Agung dalam Perluasan Kekuasaan Mataram Tahun 1613-1645. Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 4(2).

Garraghan, G.J. (1957). Guide to Historical Method. Macmillan Education LTD.

Guntoro, Suprio. (2004). CLC (Crop Live Stok Sistem) di Zaman Kerajaan Mataram. Tabloid Sinar Tani.

Hartoyo. (1996/1997). “Kejayaan Prajurit Mataram pada Pemerintahan Sultan Agung 1613-1646 dalam Perspektif Sumber-sumber Babad”. Laporan Penelitian JARAHNITRA, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Hatmosuprobo, Suharjo. (1980). Palungguh Pada Jaman Kerajaan Mataram. Pembinaan Pengajaran Sejarah IKIP Sanata Dharma.

Ith’am, Muhammad. (2018). Penerapan Politik Pendidikan (Studi Kebijakan Sultan Agung Hnayakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram. EDU-RELIGIA: Jurnal Keagamaan dan Pembelajarannya, 1(1), 23-35.

Kartodirdjo, A. Sartono, dkk. (1995). Negara dan Nasionalisme Indonesia; Integrasi, Disintegrasi, dan Suksesi. PT Grasindo.

___________. (1992). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium. Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowijoyo. (1995). Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang Budaya.

Lombard, Denys. (1996). Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II dan III. PT Gramedia Pustaka Utama.

Margana, Sri, dan Widya Fitrianingsih. (2010). Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global. Ombak.

Moedjanto, G. (2002). Suksesi dalam Sejarah Jawa. Universitas Sanata Dharma.

___________. (1986). Sultan Agung, Keagungan dan Kebijaksanaannya. YIPK Panunggalan Lembaga Javanologi.

___________. (1987). Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya Oleh Raja-raja Mataram. KANISIUS.

Moertono, Soemarsaid. (1985). Negara dan Usaha Bina-Negara: Studi tentang Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Yayasan Obor Indonesia.

Munawar, Zaid. (2019). Pengelolaan Pajak di Kerajaan Mataram Islam Masa Sultan Agung 1613-1645 M. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 2(1), 10-23.

Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. (1984). Sejarah Nasional Indonesia IV. Balai Pustaka.

Reid, Anthony. (1998). dari Ekspansi hingga Krisis II, terj. R. Z. Leirissa, dkk. Yayasan Obor Indonesia.

Ricklefs, M.C. (2005). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, terj. Satrio Wahono, dkk. PT SERAMBI ILMU SEMESTA.

Sabdacarakatama, Ki. (2010). Ensiklopedi Raja-raja Tanah Jawa; Sislsilah Lengkap Raja-raja Tanah Jawa dari Prabu Brawijaya V Sampai Sri Sultan Hamenkubuwono X. Narasi.

Santosa, Revianto Budi. (2008). Dari Kabanaran Menuju Yogyakarta; Sejarah Hari Jadi Kota Yogyakarta. Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

SSP, Pranata. (1977). Sultan Agung Hanyakrakusumo. P.T Yudha Gama Corp.

Suratmin, dkk. (1982). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Susilo, Agus dan Yeni Asmara. (2020). Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Eksistensi Kesultanan Mataram. DIAKRONIKA, 20(2), 117.

Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia. (1982). Cirebon. Sinar Harapan.
Published
2021-06-30
Section
Articles